social media logo facebook icon icons.com 59059     social media logo twitter icon icons.com 59061     social media logo instagram icon icons.com 59062     social media logo google icon icons.com 59074      

RSSocial!

 

WhatsApp Image 2022 07 22 at 6.22.24 AM

 

Kanwil Kemenkumham NTB menerima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dalam rangka pengawasan kepada mitra kerja di NTB pada Rabu (20/07).

Dalam kunjungan kerja kali ini, Komisi III DPR RI menyoroti beberapa hal penting yaitu terkait anggaran, Imigrasi, Pemasyarakatan dan upaya optimalisasi layanan publik dalam lingkup Kemenkumham. Rapat dibuka oleh Sari Yuliati, selaku pimpinan rapat yang merupakan Fraksi dari Partai Golkar.

Plh Kepala Kantor Wilayah, Saefur Rochim, memulai rapat ini dengan menjelaskan tentang Kantor Wilayah Kemenkumham NTB. Ia juga menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III terkait anggaran dan pengawasan serta menyebutkan solusi atas permasalahan yang ada.

Beberapa hal yang disoroti oleh Komisi III DPR RI dari Pemasyarakatan yaitu overkapasitas di Lapas maupun Rutan dan pembinaan WBP. Dalam hal keimigrasian, rapat ini membahas terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dalam hal Pelayanan Hukum dan HAM, membahas desa sadar hukum dan kearifan lokal yang perlu didaftarkan untuk menjaga kekayaan milik negara yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Zulhairi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, menjelaskan bahwa di NTB sendiri terdapat 63 desa sadar hukum yang telah dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan di Kemenkumham NTB sendiri memiliki 20 orang tenaga penyuluh untuk memberikan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan menjadi upaya preventif dalam mengurangi overkapasitas pada Lapas maupun Rutan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maliki, berterima kasih kepada Komisi III DPR RI atas disahkannya RUU Pemasyarakatan menjadi UU Pemasyarakatan. Ia juga menjelaskan dalam mengatasi overkapasitas ini, jajaran Pemasyarakatan sudah memiliki Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Menutup rapat ini, Saefur Rochim menyatakan terima kasihnya atas kunjungan Komisi III DPR RI dan akan melaksanakan saran serta masukan yang diterima. Rapat hari ini dihadiri secara langsung oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Se-NTB dan Pejabat Administrator Kantor Wilayah.

RUPBASAN Klas II Sumbawa Besar terletak di Kabupaten Sumbawa Besar, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang terletak diantara 116" 42' sampai dengan 118" 22' Bujur Timur dan 8" 8' sampai dengan 9" 7' Lintang Selatan, tepatnya di Jalan Ki Hajar Dewantara No.12, Sumbawa Besar, di Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa. Kodepos 84315 dengan nomor telepon ( 0371) 625109

email :rupbasansumbawa@gmail.com 

 

Sampaikan kritik dan saran yang membangun kepada kami agar dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi

(*)
Masukan nama lengkap anda

(*)
Email yang anda masukan salah.

(*)
Ketik pesan, masukan dan kritik anda.

Hari iniHari ini1
KemarinKemarin1
MingguanMingguan5
BulananBulanan19
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sumbawa Besar
Copyright © 2022 Pusdatin - Kemenkumham RI